SMKAA-Saat ini, kalau kita suka berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika akan suka terdengar kata “Federasi Afrika Tengah”. Penasaran negara mana, mari dibaca dibawah Berikut.
Federasi Afrika Tengah adalah sebuah negara di benua Afrika yang menggunakan sistem federal ditambah masih dibawah kekuasaan Inggris sama halnya dengan Uni Afrika Selatan. Negara ini terdiri dari tiga koloni Inggris yakni Rhodesia Utara,Rhodesia Selatan,dan Nyasaland. Tujuan adanya negara ini sebetulnya agar semangat nasionalis orang-orang Afrika bisa dipadamkan dan tetap Inggris yang berkuasa di wilayah itu dengan diterapkannya sistem kebijakan kulit putih dalam sistem Pemerintahannya atau White minority rule. Selain itu, alasan terbentuknya negara ini adalah karena dilihat di Benua Afrika hampir banyak wilayah-wilayah itu yang menggerakkan kemerdekaan dari penjajah. Sehingga, pihak Inggris berpikir kalau dibiarkan akan hilangnya kekuasaan mereka dari Afrika meskipun Afrika Selatan masih jadi panutan. Sampai akhirnya tahun 1963, Federasi inipun dibubarkan dan dua tahun setelah bubarnya negara itu yang menyebabkan munculnya negara baru Zambia,Malawi,dan Rhodesia(Zimbabwe).
Latar Belakang
Tahun 1889, wilayah Rhodesia dan Nyasaland dijajah oleh Inggris dengan dibentuknya koloni dan nama Rhodesia sendiri yang dilansir dari Britannica disebut Istilah “Rhodesia” pertama kali digunakan untuk merujuk ke wilayah Zimbabwe oleh para pemukim Eropa pada tahun 1890-an yang secara informal menamai rumah baru mereka dengan Cecil Rhodes, pendiri dan direktur pelaksana perusahaan British South African Company. Istilah ini digunakan di surat kabar sejak tahun 1891 dan diresmikan oleh perusahaan itu pada tahun 1895. Sampai secara keseluruhan dikuasai oleh Inggris secara administrasi. Selain itu, orang-orang kulit putih mulai banyak yang berimigrasi ke wilayah itu dengan alasan karena di wilayah itu terkenal adanya tambang emas dan minyak yang akhirnya para koloni menjadi hijau matanya. Singkat cerita, wilayah Rhodesia ini dirombak menjadi tiga koloni yaitu koloni Nyasaland,koloni Rhodesia Utara,dan, koloni Rhodesia Selatan. Masing-masing koloni itu yang dilansir dari Brief on Africa disebut mempunyai sistem administrasi masing-masing yang membuat sebagian besar memang dibawah Pemerintahan pusat Inggris sedangkan sebagian juga yang sudah mempunyai Pemerintahan Sendiri atau disebut Responsible Government. Wilayah Koloni Nyasaland dan Rhodesia Utara diatur secara administrasi oleh Pemerintahan pusat yang diwakili oleh Gubernur Jenderal yang membuat kehidupan di wilayah itu berasa masih dijajah oleh negara asing . Tapi berbeda dengan Rhodesia Selatan dimana dilansir dari Britannica, tahun 1923 dimana banyak warga kulit putih Rhodesia meminta ke Pemerintahan Inggris lewat Gubernur Jenderal untuk diberikan sistem Pemerintahan sendiri tapi tetap masih ada peran Inggrisnya yang mirip Kanada. Sehingga, Inggris mengadakan referendum ke seluruh warga kulit putih di wilayah Zimbabwe itu. Sayangnya, sebagian besar warga kulit putih juga ada yang mendukung untuk wilayah Rhodesia Selatan harus bergabung ke Uni Afrika Selatan agar bisa lebih kuat secara dominasi kulit putih di wilayah mereka. Akhirnya, dilaksanakan referendum pada tanggal 22 Oktober 1922 yang dimenangkan oleh Pro-Pemerintahan sendiri. Sehingga, tahun 1923 menjadi awal wilayah Rhodesia Selatan mempunyai Pemerintahan sendiri dengan sebagian bidang yang masih sedikit diatur oleh Inggris. Sebagai tambahan selain Rhodesia Selatan yang melaksanakan referendum, Rhodesia Utara sempat digelar referendum dimana dikabarkan akan digabungkan antara Rhodesia Selatan dan Utara untuk dijadikan satu wilayah koloni yang dilaksanakan 03 Febuari 1926. Tapi hasilnya, banyak dari mereka menolak untuk menyatu dengan alasan ingin memisahkan diri secara koloni. Sampai puncaknya dilansir dari Britannica,tahun 1929, Komisi Hilton Young menyimpulkan “dalam kondisi komunikasi saat ini, kepentingan utama Nyasaland dan Rhodesia Utara, baik ekonomi maupun politik, ngak ada hubungannya dengan Teritori Afrika Timur(jajahan Inggris), melainkan satu sama lain dan dengan Koloni Rhodesia Selatan yang memerintah sendiri”.
Pada tahun 1938, Komisi Bledisloe menyimpulkan bahwa wilayah-wilayah ini akan saling bergantung dalam semua kegiatan mereka, tetapi tidak rekomendasiin federasi. Sebaliknya, komisi tersebut menyarankan pembentukan dewan antar koloni ini untuk mengoordinir layanan pemerintah dan mensurvei kebutuhan pembangunan wilayah tersebut.Sayangnya, Perang Dunia Kedua yang membuat nunda pembentukan lembaga ini hingga tahun 1945, saat Dewan Afrika Tengah didirikan yang tujuannya untuk mendorong koordinasi kebijakan dan tindakan antara koloni-koloni itu. Gubernur Rhodesia Selatan memimpin dewan ini dan bergabung dengan para pemimpin dari Nyasaland dan Rhodesia Utara. Dewan tersebut hanya punya kewenangan konsultatif, dan tidak mengikat. Pada bulan November 1950, Jim Griffiths, Sekretaris Negara untuk Koloni, ngasih info ke House of Commons kalau pemerintah telah memutuskan jadi harus ada pemeriksaan lain tentang kemungkinan penyatuan yang lebih erat antara koloni-koloni Rhodesia dan Nyasaland, dan ada sebuah konferensi dari masing-masing pemerintah dan Dewan Afrika Tengah sedang diatur untuk Maret 1951. Konferensi ini menyimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk pendekatan yang lebih erat, menunjuk pada saling ketergantungan ekonomi dari ketiga wilayah itu. Dikabarkan kalau secara individual wilayah-wilayah koloni ini rentan dan akan mendapat manfaat dari satu kesatuan dengan ekonomi yang lebih luas. Dikatakan juga kalau penyatuan layanan publik tertentu akan meningkatkan efisiensi yang lebih besar. Diputuskan untuk merekomendasikan sebuah federasi di mana pemerintah pusat akan mempunyai kekuatan khusus tertentu, dengan kekuatan sisanya diserahkan kepada pemerintah teritorial. Konferensi lain diadakan pada bulan September 1951 di Air Terjun Victoria, yang juga dihadiri oleh Griffiths dan Patrick Gordon Walker. Dua konferensi lainnya diadakan di London masing-masing pada tahun 1952 dan 1953, di mana struktur federal dipersiapkan secara terperinci.
Meskipun banyak poin pertentangan yang diselesaikan dalam konferensi-konferensi berikutnya, beberapa terbukti tajam, dan beberapa, kelihatannya tidak dapat diatasi. Negosiasi dan konferensi berlangsung alot. Rhodesia Selatan dan Rhodesia Utara mempunyai tradisi yang sangat berbeda untuk ‘Pertanyaan Pribumi’ (orang Afrika kulit berwarna) dan peran yang direncanakan untuk mereka mainkan dalam masyarakat sipil.
Kesepakatan kemungkinan tidak akan tercapai tanpa Sir Andrew Cohen, Asisten Wakil Menteri Urusan Afrika (dan kemudian Gubernur Jenderal Uganda). dia menjadi salah satu arsitek utama dan kekuatan pendorong di balik pembentukan Federasi, yang sering kali kelihatannya sudah kebuntuan dan aksi mogok dari masing-masing pihak. Cohen, yang beragama Yahudi dan trauma oleh Holocaust, adalah seorang antirasialis dan pendukung hak-hak Afrika. Tapi, dia mengorbankan cita-citanya untuk menghindari apa yang ia lihat sebagai risiko yang lebih besar daripada kelanjutan sistem kekuasaan paternalistik kulit putih di Rhodesia Selatan – sistem ini menjadi supremasi kulit putih yang bahkan kurang fleksibel dan radikal, seperti pemerintahan Partai Nasional di Afrika Selatan. Dilansir dari Lord Blake, sejarawan yang bermarkas di Oxford, menulis: “Dalam pengertian itu, Apartheid dapat dianggap sebagai bapak Federasi”. Dewan Rakyat menyetujui usulan konferensi pada tanggal 24 Maret 1953, dan pada bulan April meloloskan mosi yang mendukung federasi wilayah Rhodesia Utara dan Nyasaland. Referendum diadakan di Rhodesia Selatan pada tanggal 9 April. Sesudah adanya tekanan dan jaminan dari perdana menteri Rhodesia Selatan, Sir Godfrey Huggins, sedikit lebih dari 25.000 warga kulit putih Rhodesia Selatan memberikan suara dalam referendum untuk pemerintahan federal, dibandingkan dengan hampir 15.000 yang menentang.Mayoritas orang Afrikaner(Orang Belanda di Afrika) dan orang Afrika berwarna di ketiga koloni ini dengan tegas menentangnya. Federasi terbentuk ketika Parlemen Inggris memberlakukan Undang-Undang Federasi Rhodesia dan Nyasaland tahun 1953. Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Ratu melalui Perintah Dewan, untuk mengatur federasi tiga koloni yang menjadi konstituen. Perintah ini dibuat pada tanggal 1 Agustus 1953 yang menjadi awal berdirinya Federasi Afrika Tengah, yang memberlakukan ketentuan-ketentuan tertentu dari Konstitusi. Gubernur Jenderal pertama, Lord Llewellin, menjabat pada tanggal 4 September. Pada tanggal 23 Oktober 1953, Llewellin mengeluarkan proklamasi yang memberlakukan ketentuan-ketentuan Konstitusi lainnya.
Jadi setelah banyaknya negosiasi yang membuat ketiga wilayah koloni ini menjadi satu negara yang kita kenal “ Federasi Afrika Tengah” yang didirikan pada 01 Agustus 1953 dengan Perdana Menteri Godfreys Huggings sebagai Perdana Menteri pertama.
Awal berdirinya Federasi Afrika Tengah Dan Hubungan Dengan KAA 1955
Setelah berdirinya Federasi Afrika Tengah, mereka mengadakan Pemilu yang membuat beberapa partai di wilayah ketiga koloni ini bergabung menjadi satu seperti Partai Persatuan Federal dan Partai Konfederasi yang pada akhirnya dimenangkan Partai Persatuan Federal yang akhirnya memimpin Pemerintahan Federal.Dilansir dari Britannica, setelah adanya Pemilu dan bentuk Pemerintahan baru yang akhirnya wilayah ini secara resmi menjadi negara sendiri sama halnya dengan negara-negara lain. Lalu, mereka pun sempat diundang ke Konferensi Asia Afrika.Dilansir dari The Bandung Connection karya Roeslan Abdulgani, saat Konferensi Bogor dimana Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mengusulkan Federasi Afrika Tengah perlu diundang ke Konferensi ini yang mana mereka juga sudah menjadi negara sendiri layaknya negara-negara lain. Sayangnya saat tanggal 18 April 1955, Federasi Afrika Tengah secara tiba-tiba menolak untuk datang ke Konferensi dengan menyampaikan kalimat “ we will not participate there “.Sehingga, yang rencananya mengudang sekitar 30 negara menjadi 29 negara saja. Dilansir juga dari Zimbabwe Museum, sebenarnya Perdana Menteri Federal Huggins setuju dengan adanya Konferensi ini. Tapi, pada saat diajukan ke Parlemen dan Inggris yang akhirnya ditolak mentah-mentah dengan alasan masalah Supremasi Kulit Putih.
Selama berdirinya negara ini yang mana dilansir dari Britannica, Meskipun berdirinya negara tapi secara struktur pemerintahannya rumit , perekonomian CAF berhasil naik. Pada tahun pertama berdirinya federasi, PDB-nya mencapai £350 juta; dua tahun kemudian hampir mencapai £450 juta. Namun, pendapatan rata-rata orang Eropa tetap sekitar sepuluh kali lipat pendapatan rata-rata orang Afrika yang bekerja di ekonomi tunai, yang hanya mewakili sepertiga dari penduduk Afrika setempat. Sayangnya meskipun begitu, ternyata tidak ada untungnya bagi orang-orang kulit berwana dikarenakan meskipun Perdana Menteri itu mendukung perdamaian, tapi disekitar Pemerintahannya tidak Demikian yang membuat terpaksa Pemerintahan itu melakukan tindak diskriminasi ke orang-orang kulit berwarna. Sehingga, banyak dari mereka melakukan perlawanan ke Pemerintahan Federal di seluruh wilayah Federasi. Dilansir dari Zimbabwe Museum, Pada bulan Juni 1956, Gubernur Rhodesia Utara, Sir Arthur Benson, menulis surat yang sangat rahasia yang mengkritik federasi secara umum dan Perdana Menteri Federal, Sir Roy Welensky. Hampir dua tahun, Lord Malvern (yang kemudian dikenal sebagai Sir Godfrey Huggins pada bulan Februari 1955) entah bagaimana memperoleh salinan surat itu dan mengungkapkan isinya kepada Welensky.
Hubungan antara Whitehall dan kabinet Federal tidak pernah pulih. Peristiwa ini, untuk pertama kalinya, menarik perhatian Perdana Menteri Inggris, Harold Macmillan, terhadap krisis yang muncul di Federasi Afrika Tengah, tetapi kelihatannya dia tidak sepenuhnya memahami keseriusan situasi tersebut, menghubungkan pertikaian itu dengan persaingan CO-CRO lama dan Welensky yang tersinggung secara pribadi dengan isi surat itu.
Masalah dalam pertikaian khusus ini pada awalnya diselesaikan secara diam-diam dengan beberapa amandemen konstitusional, tetapi sekarang diketahui bahwa Welensky secara serius mempertimbangkan kemungkinan adanya Deklarasi Kemerdekaan Sepihak (UDI) yang diartikan sepihak tanpa persetujuan lain untuk federasi tersebut, meskipun ia akhirnya memilih untuk tidak melakukannya.
Sementara itu, menjelang akhir dekade tersebut, di Rhodesia Utara, orang-orang Afrika memprotes pemerintahan minoritas kulit putih Federasi Afrika Tengah. Pada bulan Juli 1958, Hastings Banda, pemimpin Kongres Afrika Nyasaland (NAC) (cikal bakal Partai Kongres Malawi), kembali dari Inggris ke Nyasaland, sementara pada bulan Oktober Kenneth Kaunda menjadi pemimpin Kongres Nasional Afrika Zambia (ZANC), yang terpisah dari ANC Rhodesia Utara. Otoritas CAF yang semakin terguncang melarang ZANC pada bulan Maret 1959, dan pada bulan Juni memenjarakan Kaunda selama sembilan bulan. Saat Kaunda berada di penjara, letnan setianya Mainza Chona bekerja sama dengan nasionalis Afrika lainnya untuk mendirikan Partai Kemerdekaan Nasional Bersatu (UNIP).
Pada awal tahun 1959, kerusuhan pecah di Nyasaland, yang masih dilansir dari sejarawan Lord Blake, “secara ekonomi adalah yang termiskin, secara politik adalah yang paling maju, dan secara jumlah adalah yang paling tidak ter-Eropaisasi dari ketiga Teritori.” Pemerintah Federal mengumumkan keadaan darurat. Banda dan seluruh pimpinan NAC Nyasaland ditangkap dan partai mereka dilarang. Pasukan Rhodesia Selatan dikerahkan untuk menertibkan keadaan. Anggota Parlemen Buruh Inggris yang kontroversial John Stonehouse diusir dari Rhodesia Selatan tak lama sebelum keadaan darurat diumumkan di Nyasaland, yang membuat marah Partai Buruh Inggris. Peristiwa itu mempertanyakan seluruh konsep federasi dan bahkan Perdana Menteri Macmillan mulai menyatakan keraguan tentang kelayakan politiknya, meskipun secara ekonomi ia merasa itu baik. Komisi Kerajaan untuk memberi nasihat kepada Macmillan tentang masa depan Federasi Afrika Tengah, yang akan dipimpin oleh Viscount Monckton ke-1 dari Brenchley, QC, mantan Bendahara Umum, sedang disusun. Sekretaris Persemakmuran, Earl of Home ke-14, dikirim untuk mempersiapkan Perdana Menteri Welensky, yang sangat tidak senang dengan kedatangan komisi tersebut.
Bubarnya Negara Federasi Afrika Tengah
Selama sepuluh tahun mereka berdiri, Federasi Afrika Tengah semakin tidak terkendali yang berujung bubarnya negara ini dan menjadi koloni-koloni ini merdeka sepenuhnya setelah dua tahunnya bubar itu . Dilansir dari Ensiklopedia Indonesia, Pada saat Macmillan melakukan kunjungannya yang terkenal ke Afrika pada tahun 1960 yang berujung pada pidatonya yang berjudul Wind of Change di Parlemen Cape Town, perubahan sedang berlangsung dengan baik. Pada tahun 1960, koloni-koloni Prancis di Afrika telah merdeka dengan kekuatan pergerakan nasionalis kulit berwarna setelah Konferensi Asia Afrika. Belgia dengan terburu-buru meninggalkan koloninya dan ribuan pengungsi Eropa melarikan diri dari Kongo Belgia akibat kebrutalan perang saudara dan menuju Rhodesia Selatan.
Selama krisis Kongo, orang-orang Afrika semakin memandang Perdana Menteri CAF, Sir Roy Welensky, sebagai seorang yang reaksioner dan dukungannya terhadap separatisme Katanga yang sedang konflik dengan Kongo.Menambah hal ini,Welensky tidak disukai oleh semua kalangan : beberapa tahun kemudian, dalam kampanye pemilihan sela melawan Front Rhodesia diketuai Ian Smith, para pendukung RF mencemooh Welensky yang relatif moderat sebagai seorang ‘Yahudi berdarah’, ‘Komunis’, ‘pengkhianat’ dan ‘pengecut’.
Sekretaris Persemakmuran yang baru, Duncan Sandys, merundingkan ‘Konstitusi 1961’, sebuah konstitusi baru untuk Federasi Afrika Tengah yang sangat mengurangi kekuasaan Inggris atasnya: namun, pada tahun 1962, Inggris dan cabinet Federasi Afrika Tengah telah sepakat bahwa Nyasaland harus diizinkan untuk memisahkan diri, meskipun Perdana Menteri Rhodesia Selatan Sir Edgar Whitehead berjanji kepada Inggris untuk merahasiakan hal ini hingga setelah pemilihan umum tahun 1962 di koloni itu. Setahun selanjutnya, status yang sama diberikan kepada Rhodesia Utara, yang secara tegas mengakhiri Federasi Rhodesia dan Nyasaland dalam waktu dekat. Pada tahun 1963, Konferensi Air Terjun Victoria diadakan, sebagian sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan Federasi Afrika Tengah, dan sebagian lagi sebagai forum untuk membubarkannya. Pada tanggal 5 Juni 1963, para pemimpin Kenya, Tanganyika(Tanzania), dan Uganda menyatakan niat mereka untuk bersatu sebagai federasi Afrika Timur. Pada akhir Juni 1963, pembentukan federasi hampir dianggap sebagai sesuatu yang ngak disangka.Namun, dalam beberapa bulan, prospek pembentukan federasi menghilang.
Berbagai penjelasan telah diajukan atas kegagalan pembentukan federasi, termasuk kekhawatiran Uganda tentang kelemahannya sendiri dalam federasi itu, keberatan ideologis terhadap rencana Kwame Nkrumah untuk mendorong federasi Afrika Timur yang lebih besar, permusuhan kerajaan Buganda (di Uganda) terhadap penyatuan, ketegangan atas distribusi manfaat yang tidak merata dari integrasi ekonomi, kurangnya kejelasan tentang fungsi atau bentuk federasi, kurangnya keterlibatan rakyat dalam proses tersebut, dan waktu yang buruk. Cendekiawan seperti Joseph Nye dan Thomas Franck menulis tentang kegagalan federasi, dengan Franck mencirikannya sebagai sebuah tragedi.
Pada tanggal 31 Desember 1963, Federasi Rhodesia dan Nyasaland secara resmi dibubarkan, dan asetnya didistribusikan di antara pemerintah teritorial. Rhodesia Selatan memperoleh sebagian besar dari aset tersebut termasuk aset tentara Federal, yang sebagian besar telah disumbangkannya. Pada bulan Juli 1964, Protektorat Nyasaland merdeka sebagai Malawi, dipimpin oleh Hastings Banda, dan pada bulan Oktober, Republik Rhodesia Utara Rhodesia memperoleh kemerdekaan sebagai Republik Zambia – sehingga memperoleh kekuasaan mayoritas – yang dipimpin oleh Kenneth Kaunda.
Penulis: Edukator/Senore Arthomy Amadeus
Editor: JT/Cellinda Utami Koesuwandani dan Friska Damayanti
